Pengadilan Tinggi di Ipoh, Malaysia, membuat keputusan penting bahwa utang dari perjudian tidak sah untuk memulai proses kebangkrutan. Keputusan ini merujuk pada kasus Datuk Ting Ching Lee yang ditangani oleh Mahkamah Persekutuan. Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi mengambil langkah untuk membatalkan status bangkrut Lee Fook Khuen, seorang pria berusia 75 tahun yang berutang kepada Resorts World Sentosa Pte Ltd setelah gagal membayar S$5,930 juta yang sebelumnya dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada tahun 2018.
Lee sebelumnya menerima pinjaman S$10 juta untuk berjudi di Singapura tetapi tidak mampu melunasinya. Upaya Lee untuk membatalkan keputusan di Malaysia gagal meskipun sudah dibawa hingga Mahkamah Persekutuan, yang memutuskan bahwa utang judi tidak memiliki kekuatan hukum di Malaysia walaupun diakui di negara lain. Dalam dokumen keputusannya, Moses menggarisbawahi bahwa menurut hukum Malaysia, utang perjudian hanya merupakan utang moral yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk dibayarkan kembali.
Pengaruh Utang Judi atas Kebijakan Umum
Menurut Pasal 26 dalam Undang-Undang Kontrak 1956, semua bentuk kontrak atau perjanjian yang berkaitan dengan judi atau taruhan dinyatakan tidak sah. Pasal ini juga melarang penagihan secara hukum atas uang atau barang berharga yang diperoleh dari berjudi. Hakim menegaskan bahwa pengadilan memiliki hak untuk menolak penerapan utang yang bersumber dari transaksi ilegal seperti kontrak perjudian, yang dianggap melawan kepentingan publik.
Moses menyebut bahwa pengadilan kebangkrutan memiliki kewenangan untuk meninjau sifat asli dari utang meski tercatat di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Pembatasan penegakan utang perjudian mengesampingkan kepastian prosedural, dan hukum tidak mengizinkan penegakan secara terselubung melalui pengadilan untuk kontrak-kontrak yang dianggap ilegal. Keputusan ini menegaskan sikap tegas Malaysia terhadap utang perjudian, menyatakan bahwa ini tidak bisa menjadi alasan kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum di negara ini.